Updates.
OPINI - Airlangga sedang proses disingkirkan. Isu ini yang mengemuka di publik. Dua faktornya, karena Airlangga dianggap gagal melakukan konsolidasi internal untuk dukung istana. Kedua, loyalitas Airlangga ke istana dianggap tidak total. Dua faktor ini diprediksi menjadi pemicu dilengserkannya Airlangga.
Untuk menghindari konflik internal Golkar, pelengseran Airlangga dilakukan melalui kasus hukumnya. Ini jauh lebih soft. Menghindari kesan kudeta dan ambil paksa.
Apa iya Airlangga akan jadi tersangka? Bukankah ini akan berdampak kepada suara Golkar di pileg 2024?
Golkar adalah partai tua dan cukup matang. Segala dinamika menyangkut Golkar selama ini bisa diatasi. Ketika Presiden Soeharto jatuh, Golkar terancam dibubarkan. Golkar dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap Orde Baru. Faktanya? Golkar tetap eksis dan mampu recovery hingga hari ini. Ini gambaran sederhana betapa Golkar tidak mudah tergoyangkan oleh masalah kadernya.
|
Baca juga:
Jokowi Don't Cawe-cawe! Stop Dynasty!
|
Jika Airlangga benar-benar tersangka, siapakah penggantinya? Setidaknya ada Plt sebelum Munaslub. Isu yang santer berkembang, Golkar akan diambil oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dalam pernyataannya, Luhut akan ambil posisi ketum Golkar tanpa harus bertengkar, berkelahi atau berkonflik dengan Airlangga. Kalau Airlangga tersangka, otomatis tidak akan ada konflik dengan Airlangga. Arahnya makin jelas.
Satu hal, jika LBP jadi plt atau ketum Golkar, apakah tidak menjadi ancaman bagi elektabilitas Golkar kedepan? Suka tidak suka, Indonesia meyoritas penduduknya adalah muslim. Di Indonesia, agama masih menjadi faktor penting, bahkan sensitif terkait pilihan partai. Ketika ketum partai bukan orang seagama, biasanya ini menjadi bumerang bagi partai itu. Ini tidak bicara SARA, tapi ini uraian tentang fakta politik.
Kenapa Hary Tanoesoedibjo tidak memimpin sendiri Perindo, tapi malah melantik Tuan Guru Bajang (TGB) untuk menahkodai partainya? Karena mayoritas pemilih di Indonesia beragama Islam dan masih cukup sensitif soal agama. Bukankah ini politik identitas? Iya. Tapi jika anda mengutuk politik identitas, sama artinya anda tidak menginginkan lahirnya PAN, PKB, PPP, PKS, bahkan PDIP. Juga partai-partai berbasis agama lainnya. PAN dari Muhammadiyah, PKB dilahirkan oleh NU. PPP dan PKS adalah partai Islam. PDIP adalah partai Soekarnois. Ini semua partai identitas. Mereka mengkampanyekan identitas. Anda laknat politik identitas, sama saja anda melaknat hukum sosial dan politik. Perlu belajar sosiologi lagi.
Kembali soal LBP, jika menteri Marves ini memimpin Golkar, besar kemungkinan ini dapat mengancam elektabilitas Golkar di pileg 2024. Apakah kemudian LBP akan pasang Bahlil Lahadalia? Boleh jadi. Tapi, Golkar tidak seperti PPP dan PAN yang terlalu mudah bagi penguasa untuk memasang orangnya jadi ketua umumnya. Di Golkar banyak tokoh-tokoh politik yang matang.
Any way, perebutan posisi ketua umum Golkar pasca Airlangga akan seru. Apalagi jelang pilpres 2024. Siapa ketum Golkar nanti, ini akan menentukan siapa capres yang akan didukung. Dan dukungan Golkar bisa mengubah konstalasi pilpres 2024.
Surabaya, 24 Juli 2023
|
Baca juga:
Negara Sakit, Anies Hadir Membawa Perubahan
|
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Datok . Indra 
